Musrenbang Tematik Disabilitas Tahun 2024 Untuk Perencanaan Pembangunan T.A. 2025

SIGAPNEWS.CO.ID - Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kota Yogyakarta menyelenggarakan Musyawarah Perencaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Disabilitas 2024 untuk perencanaan pembangunan tahun anggaran 2025 berlokasi di Khas Tugu Yogyakarta Jl. Pangeran Diponegoro no. 99 Bumijo Jetis Yogyakarta, Kamis, (7/03/2024).

Indrawati, S.Sos., M.I.P. Kabid Pemberdayaan dan Rehabiltasi Sosial Dinas Sosial Kota Yogyakarta selaku ketua panitia menyampaikan rasa syukur terselenggara kegiatan Musrenbang Tematik Disabilitas, musyawarah diharapkan menghasilkan perencanaan yang bisa menghasilkan solusi bagi penyandang disabilitas.

Singgih Raharjo, S.H., M.Ed Penjabat Wali Kota Yogyakarta membuka Musrenbang Tematik Disabilitas Tahun 2024 untuk perencanaan pembangunan tahun 2025 sekaligus pengarahan berharap musyawarah berjalan sesuai kebutuhan di lapangan, sehingga perencaan matang   menyesuaikan kemampuan anggaran yang ada dan tentunya menjadi solusi permasalahan yang ada di penyandang disabilitas. Tujuan musrenbang tematik untuk menggali aspirasi dan potensi dari penyandang disabilitas agar teridentifikasi dengan baik.

Narsum dari Bapeda Kota Yogya Agus Salim, SE., MA. Kabid Sosial mengungkapkan terkait perencanaan induk yang bersifat jangka panjang dan umum dan perencanaan aksi yang lebih detail dan sesuai sasaran di lapangan dengan kolaborasi berbagai stakeholders yang ada di akar rumput.
Sasaran kegiatan musrenbang tematik disabilitas adalah penyandang disabilitas kota Yogyakarta, Forum Kemantren Inklusi (FKI), Organisasi Disabilitas dan instansi terkait.

Rembug musyawarah dilakukan menjadi tiga kelompok dan diskusi melibatkan unsur FKI dari 14 Kemantren, KPSI (Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia), SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak),   WKCP (Wahana Keluarga Cerebral Palsy), HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia), Gerkatin (Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia, Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia), PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Yogyakarta, Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM Kota Yogyakarta, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Beberapa skala prioritas  usulan musrenbang tematik disabilitas  untuk kegiatan fisik antara lain Kajian jalur khusus pejalan kaki berfungsi sebagai trotoar bebas hambatan seperti jalur khusus trans Jakarta yang berguna bagi semua pejalan kaki utamanya penyandang tuna netra yang bebas hambatan PKL, pohon, rambu rambu, galian proyek dll. Melibatkan DPRD Kota, Dinas DPUPKPR, Dishub, Dinsos, Pol PP serta instansi lainnya.
Fasum ramah disablitas baik di layanan publik maupun di tempat umum.
Alat bantu penyandang disabilitas menyesuaikan kebutuhan penyandang disabilitas dan memudahkan berlaku normal.

Untuk kegiatan nonfisik usulan yang terangkum diantaranya:
Updating data penyandang disabilitas berdasar jenis disabilitas, tingkat pendidikan, usia, ekonomi dll. Pelatihan pelatihan meyesuaikan kebutuhan penyandang disabilitas.Penumbuhan ekonomi kreatif keluarga maupun penyandang guna mengentaskan kesulitan ekonomi baik melalui program pemerintah yang sudah ada maupun berkolaborasi dengan CSR
Layanan fisioterapy , terapi wicara, terapi okupasi, sensori integrasi, terapi perilaku dll.